Pernyataan itu kembali mencuat setelah PB PON KALTIM menyatakan tidak siap. Jika dicermati, pernyataan tersebut sangat ironis karena panitia seharusnya sudah siap terlebih pelaksanaan PON tinggal beberapa bulan lagi.
Tidak bisa dibayangkan jika pelaksanaan PON mundur, daerah-daerah akan mengalami kerugian yang cukup besar, seperti yang dialami team Jatim, yaitu rugi tiap bulan sebesar Rp 2,5 miliar. Sebuah kerugian yang cukup besar, karena dengan uang sebesar tersebut bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
Menegpora dalam hal ini Bpk. Adhyaksa Dault harus berani menekan PB PON KALTIM agar pelaksanaan PON Kaltim tidak mundur.
Jika alasan yang diberikan PB PON KALTIM karena bertabrakan dengan PILKADA di Kaltim dan pengurus intinya ikut bertarung di Pilkada, seharusnya hal tersebut bisa di pisahkan antara Olahraga dengan kegiatan Politik. Atau para pejabat tersebut (Red:Pengurus) yang ikut pilkada harus mundur dari kepengurusan PB PON atau kalau ditidak mau mundur. Harus menunjuk Pelaksana Harian PON agar pelaksanaan PON tidak mundur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar