SURABAYA - KONI Jatim memanggil 51 manajer puslatda. Mereka diberi peringatan soal kondisi yang mengkhawatirkan di Kaltim sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XVII Juli mendatang. "Ini dilakukan agar mereka tak kaget tentang keadaan di sana yang masih belum sepenuhnya siap," kata Ketua Kontingen KONI Jatim Soekarno Marsaid kemarin (21/5).
Selain agar permasalahan itu diinformasikan kepada para atlet puslatda, juga agar ada tindakan yang dilakukan para manajer untuk mengantisipasi masalah tersebut. "Informasi yang disampaikan seperti ambruknya perumahan atlet di Kutai Kertanegara (Kukar) dan peluang macetnya lalu lintas di Jembatan Mahakam," terang pria yang juga ketua harian KONI Jatim itu.
Hal tersebut harus diketahui dan diantisipasi para manajer agar tidak terkejut dan menjadi permasalahan yang bisa merugikan kontingen Jatim. Mantan Bupati Sumenep itu menyatakan sudah menugasi anggota kontingen di Kukar untuk mencari alternatif perumahan.
Untuk masalah transportasi, sebenarnya, KONI Jatim juga menawarkan bantuan tujuh armada bus bagi panitia. Bus itu akan mengangkut anggota kontingen KONI Jatim. Namun, oleh PB-PON, bantuan tersebut ditolak. Alasannya bus itu dikhawatirkan akan menambah tingkat kemacetan di Samarinda.
Namun, kami akan berusaha tetap membawanya ke Balikpapan. Tapi, kemungkinan, PB-PON akan mengizinkan kami hanya membawa sebagian bus," ujarnya. Itu menjadi solusi agar bisa segera memisahkan kontingen Jatim dari padatnya aktivitas orang di dekat Bandara Sepinggan, Balikpapan.
Soekarno menandaskan, jika diizinkan, Satgas Kontingen Jatim akan membangun posko di dekat Bandara Sepinggan. Tujuannya, untuk persinggahan sementara anggota kontingen khususnya atlet sesaat setelah tiba di bandara. "Mungkin akan ada dua sampai tiga posko yang menyediakan tempat peristirahatan, penyedia konsumsi dan hiburan agar para atlet Jatim tidak stres," tukasnya.
Untuk membiayai aktivitas itu, kini bagian perencanaan anggaran KONI Jatim membuat rencana anggaran belanja (RAB) yang baru. Hal tersebut terkait juga dengan masalah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan pemerintah mulai awal bulan depan.
"Jika keluarnya anggaran bisa diminimalkan dengan penghematan, itu yang harus dilakukan pertama," tegasnya. (sumber:Jawapos, 22 Mei 2008)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar