Imam Izinkan ke PON XVII

SURABAYA - Pengurus tujuh cabang olahraga (cabor) non-puslatda akhirnya benar-benar lega. Dalam rapat konsultasi dengan Ketua Umum KONI Jatim Imam Utomo kemarin (25/2), mereka dipastikan berangkat ke PON XVII. Tujuh cabor tersebut adalah sepak takraw, tinju, anggar, catur, renang indah, basket wanita, dan voli pantai.

Namun, tujuh cabor itu juga tidak bisa berleha-leha selama di PON nanti. Imam membebani mereka dengan target medali emas. Dari hasil konsultasi kemarin, target cabor basket dinaikkan dari satu menjadi dua emas. "Kami yakin bisa memenuhi target tambahan dari ketua (Imam Utomo, Red) di bagian wanita," kata Wakil Ketua Perbasi Jatim Ridwan Prayogo

Dia menambahkan, persiapan yang dilakukan timnya sudah maksimal. Bahkan, sebelum KONI mengizinkan memberikan kuota, pihaknya sudah membentuk tim dari hasil seleksi. "Besok kami akan rapat untuk menentukan pelatih yang akan menangani 12 pemain wanita tersebut," jelas Ridwan.

Tinju juga demikian. Petinju Timotius, Dimas Adi Saputra, dan Ali Imron dibebani target satu emas. Ketua Umum Pengprov Pertina Jatim Sahat Simanjuntak mengatakan, keputusan Imam memang tepat. Sebab, kegagalan para petinjunya dalam Pra-PON di Bengkalis tahun lalu terjadi hanya karena salah komunikasi antara pengurus dan pelatih.

"Pelatih dan petinju saat itu hanya berjuang di Pra-PON dengan semangat ingin merebut tiket PON, tidak menjadi juara," lanjutnya. Namun, KONI ternyata mensyaratkan medali emas kejurnas untuk bisa masuk puslatda. "Ke depan, kesalahan tersebut tidak akan ada lagi. Kami optimistis bisa meraih emas," tandas Sahat. Soal dari mana emas didapat, Sahat tidak menyebutkan.

Beban berat juga harus ditanggung cabor sepak takraw. Peraih medali perak di Pra-PON itu harus merebut dua emas di PON. Mereka dijatah kuota sembilan atlet oleh KONI Jatim. "Kami optimistis, yang paling berpeluang adalah nomor beregu pria dan wanita," ungkap Sekretaris Umum Pengprov PTSI Jatim Widjil Saptadi.

Sedangkan catur ditarget dua medali emas dari lima atlet yang akan diberangkatkan ke PON. Voli pantai juga ditarget dua emas dari nomor pria dan wanita. Sedangkan anggar dan renang indah hanya ditargetkan satu emas.

Di akhir sesi konsultasi, Imam mengingatkan agar cabor-cabor yang diberi kuota tidak main-main dengan tanggung jawabnya. "Mei kita akan adakan evaluasi. Yang tidak layak berangkat akan ditinggal," tegasnya. (Sumber:JawaPos,26 Feb 2008)

PON Kaltim Terancam Di Pindah

Jakarta - Hal itu dikatakan oleh Muharram Sekretaris Menegpora dihadapan para Wartawan di Gedung Menegpora (Senin,25/2/2008). Muharram mengatakan bahwa hasil rapat Komisi X DPR RI menghasilkan, Panitia PON XVII Kaltim harus segera merampungkan pembangunan berbagai sarana olahraga yang hingga kini belum juga selesai. Jika sampai batas waktu yang dideadline Pemerintah yaitu bulan April belum juga selesai maka pelaksanaan PON akan dipindah.

Sementara itu, menurut Hermain Okol (Wakil Ketua Harian PB PON) dengan nada optimis mengatakan bahwa Ada tiga venue yang masih memprihatinkan, itu dari squash, menembak dan dayung. Tapi ada keyakinan dari pembicaraan dengan koordinator di lapangan kalau itu bisa diselesaikan pada waktunya. Mungkin April atau Mei akan selesai,

Kekalahan Saleh

Gugatan Saleh Mukadar pada Mahkamah Konstitusi akhirnya kalah, jika dilihat gugatan Saleh Mukadar cukup logis, mengapa ??

Karena, kenapa yang dilarang rangkap jabatan hanya pejabat yang menjabat Pengurus KONI Pusat/Kota/Kabupaten tetapi yang menjabat Pengurus Cabang Olahraga di perbolehkan ??

Ini jelas sangat tidak adil, pemerintah setengah-setengah dalam menetapkan peraturan, Jika satu yang dilarang (Pengurus KONI) juga harus dilarang dong (Pengurus Cabang Olahraga)....

Aturan tersebut sebetulnya cukup baik yaitu melarang pejabat publik melakukan rangkap jabatan karena di Indonesia sudah "jamak" bahwa pejabat yang menjabat suatu organisasi dapat memanfaatkan jabatan tersebut untuk kepentingan Politik, seperti : Pemilihan Pilkada, dll..

Tapi sayang kenapa yang dilarang hanya di KONI seharusnya rangkap jabatan juga dilarang di cabang olahraga..

JAtim Siaga bulan Juli

Hal tersebut ditegaskan Soekarno Marsaid yang merupakan Ketua Harian KONI JATIM, menurutnya untuk sementara, semua harus mengacu pada jadwal awal karena kemungkinan besar PON tetap diadakan pada Juli 2008. Sebab, keputusan waktu penyelenggaraan itu dibuat berdasar hasil keputusan rapat paripurna nasional (Raparnas) di Bali pada 2005.

Kala itu, semua wakil KONI dan PB PON sepakat bahwa PON yang awalnya akan diadakan pada Maret dipastikan dilaksanakan pada Juli 2008."Tidak mudah untuk mengubah apa yang sudah diputuskan di Raparnas. Bahkan, dari hasil kontak saya dengan pengurus KONI daerah lain se-Jawa dan Bali, semua menegaskan tetap berpegang teguh pada apa yang sudah diputuskan di Raparnas.

Karena itu, dia mengimbau seluruh (cabor) dipersiapkan untuk berlaga di PON agar tidak terpengaruh isu mundurnya pelaksanaan PON. "Cabor harus tetap fokus untuk menyiapkan atletnya bertanding pada Juli 2008. Latihan harus digelar sebagaimana mestinya," ujarnya.

Saleh Mukadar Kalah

Gugatan yang dilakukan Saleh Ismail Mukadar yang juga Ketua Umum KONI Surabaya dan Ketua Komisi E DPRD JATIM akhirnya gagal.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan atas pengujian UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) terhadap UUD 1945, yang melarang rangkap jabatan bagi para pengurus KONI.
"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan; bahwa ketentuan pasala 40 UU SKN tidak bertentangan pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak," kata Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie dalam persidangan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (22/2/2008)

Menuruh Soleh yang merupakan Kuasa Hukum Pemohon, mengatakan bahwa kliennya akan tetap menjabat sebagai Ketua KONI Surabaya sebagai aksi protes terhadap UU yang diskriminatif tersebut.

PON DIUNDUR Part 2 ??

perkiraan itu makin kuat seiring pernyataan Menteri Pemuda Dan Olahraga Bpk. Adhyaksa Dault "Melihat situasi yang berkembang, besar kemungkinan PON akan mundur. Sebab, penyelenggaraannya juga tidak bisa dipaksakan berbarengan dengan sejumlah agenda yang sangat penting," ujarnya saat ditemui di acara Jawa Pos Liga Djarum Fair Play Awards di Hotel Sheraton Surabaya pada Minggu (17/2) lalu.

bahkan adhyaksa mengatakan bahwa waktu yang paling realistis untuk digulirkannya ajang empat tahun sekali itu adalah November. Karena jika dilangsungkan Juli, PON dikhawatirkan akan kental dengan pengaruh pilkada yang proses hingga pelantikannya dijadwalkan beres pada 25 Juni. Tapi, jika pihak aparat keamanan dan panitia lokal berani menjamin keamanan para peserta PON XVII, adhyaksa mempersilahkan PON berlangsung sesuai dengan jadwal yaitu bulan Juli.

Pernyataan Menpora ini langsung ditanggapi Kabag Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim Irmantara Subagyo. Dia Mengatakan bahwa Jatim akan rugi hingga 10 Miliar / sekitar 2,5 miliar perbulan jika betul PON jadi diundur.

PON DIUNDUR ??

Pernyataan itu kembali mencuat setelah PB PON KALTIM menyatakan tidak siap. Jika dicermati, pernyataan tersebut sangat ironis karena panitia seharusnya sudah siap terlebih pelaksanaan PON tinggal beberapa bulan lagi.

Tidak bisa dibayangkan jika pelaksanaan PON mundur, daerah-daerah akan mengalami kerugian yang cukup besar, seperti yang dialami team Jatim, yaitu rugi tiap bulan sebesar Rp 2,5 miliar. Sebuah kerugian yang cukup besar, karena dengan uang sebesar tersebut bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Menegpora dalam hal ini Bpk. Adhyaksa Dault harus berani menekan PB PON KALTIM agar pelaksanaan PON Kaltim tidak mundur.

Jika alasan yang diberikan PB PON KALTIM karena bertabrakan dengan PILKADA di Kaltim dan pengurus intinya ikut bertarung di Pilkada, seharusnya hal tersebut bisa di pisahkan antara Olahraga dengan kegiatan Politik. Atau para pejabat tersebut (Red:Pengurus) yang ikut pilkada harus mundur dari kepengurusan PB PON atau kalau ditidak mau mundur. Harus menunjuk Pelaksana Harian PON agar pelaksanaan PON tidak mundur.